MAKASSAR – MBG ONLINE.COM = Komisi IX DPR RI menggandeng ICMI Muda Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja. Kegiatan ini berlangsung pada Ahad (8/3/2026) di Cafe Vaan in Sky, Jalan Bajiminasa, Makassar.
Acara tersebut dihadiri oleh anggota ICMI Muda Sulsel, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Ashabul Kahfi, menjelaskan bahwa Komisi IX merupakan mitra kerja sejumlah lembaga yang bergerak di bidang layanan dasar masyarakat, seperti BPJS Kesehatan dan program MBG.
Menurutnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan bentuk intervensi negara untuk mengatasi persoalan malnutrisi pada anak sekolah, santri, ibu hamil, dan balita. Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan.
Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari berbagai polemik di tengah masyarakat, terutama terkait besarnya anggaran dan sejumlah tantangan dalam pengelolaannya.
“Kami di Komisi IX sudah mengetuk palu anggaran MBG sebesar Rp331 triliun. Program ini menjadi sorotan publik karena anggarannya sangat besar. Di satu sisi, sebagian masyarakat menilai program ini berpotensi mengganggu alokasi anggaran kementerian lain,” jelas Ashabul Kahfi di hadapan peserta.
Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk melihat program tersebut dari perspektif jangka panjang, terutama dalam memastikan masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi emas pada 2045.
“Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan masa depan anak-anak Indonesia? Jawabannya bisa dimulai dari memastikan piring makan mereka bergizi,” ujarnya.
Ashabul juga menyebutkan bahwa berdasarkan data nasional, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 19,8 persen atau sekitar 4,7 juta anak mengalami stunting pada tahun 2024.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut mengawal pelaksanaan program MBG mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Sulsel, Dr. Muhammad Tang, menilai program MBG merupakan kebijakan yang tepat.
Menurutnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecukupan gizi memiliki hubungan erat dengan kemampuan kognitif, daya ingat, serta ketahanan belajar anak. Anak yang sehat akan lebih siap menerima pelajaran di sekolah.
“Piring makan yang layak merupakan prasyarat menuju ruang kelas yang efektif. Namun, pertanyaan pentingnya bukan pada niat baik program ini, melainkan sejauh mana MBG mampu mendorong perbaikan mutu pendidikan secara nyata,” ujarnya kepada Pijarnews.com.
Ia menambahkan, di daerah seperti Sulawesi Selatan, konteks lokal perlu menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program tersebut. Karakter geografis yang beragam, mulai dari wilayah kepulauan hingga pegunungan, menuntut adanya fleksibilitas dalam kebijakan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal, pelaku UMKM pangan, serta pengawasan berbasis komunitas dapat menjadi kunci keberhasilan program MBG.
“Jika dikelola secara partisipatif, MBG tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat,” jelasnya.
Direktur Program Pascasarjana STAI Al-Furqan Makassar itu juga menegaskan bahwa kritik terhadap program MBG bukan berarti penolakan, melainkan bentuk upaya untuk memperkuat kebijakan tersebut.
Ia menilai program MBG perlu didukung dengan pendekatan yang lebih integratif, seperti peningkatan kualitas guru, penguatan peran kepala sekolah, serta pendidikan gizi yang berkelanjutan.
“Sekolah tidak hanya menjadi tempat makan gratis, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran hidup sehat, disiplin, dan tanggung jawab sosial,” katanya.
Muhammad Tang menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan program MBG akan bergantung pada komitmen negara dalam melihat pendidikan secara menyeluruh.
“Apakah MBG akan berhenti di piring makan, atau berlanjut hingga benar-benar mengubah kualitas ruang kelas? Jawabannya bergantung pada keberanian negara melihat pendidikan secara utuh. MBG adalah fondasi penting, tetapi rumah pendidikan yang kokoh hanya akan berdiri jika fondasi itu ditopang oleh dinding kebijakan yang kuat dan atap mutu yang konsisten,” tutupnya.
